peraturanmenteri kesehatan republik indonesia nomor 34 tahun 2017 tentang akreditasi rumah sakit dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri kesehatan republik indonesia, menimbang : a. bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap mutu pelayanan rumah sakit dan melaksanakan amanat ketentuan pasal 40 ayat (4) undang-undang nomor 44
100% found this document useful 1 vote5K views3 pagesOriginal TitleKMK No. Ttg Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi RSCopyright© © All Rights ReservedAvailable FormatsPDF, TXT or read online from ScribdShare this documentDid you find this document useful?100% found this document useful 1 vote5K views3 pagesKMK No. TTG Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi RSOriginal TitleKMK No. Ttg Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi RSJump to Page You are on page 1of 3Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime.
DinyatakandalamPermenkes Nomor 12 Tahun 2020 TentangAkreditasi Rumah Sakit, bahwa Pengaturan Akreditasi bertujuan untuk: a.meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit secara berkelanjutan dan melindungikeselamatan pasien Rumah Sakit; b.meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, sumber daya manusia di Rumah Sakit,dan Rumah Sakit sebagai institusi;
© Copyright - Komisi Akreditasi Rumah Sakit 2020 FAQ Lowker Hubungi Kami
Nomor44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, perlu mengatur Klasifikasi Rumah Sakit dengan Peraturan Menteri Kesehatan; Mengingat : 1. Rumah sakit dapat ditingkatkan kelasnya setelah lulus tahapan pelayanan akreditasi kelas dibawahnya. Pasal 3 Rumah Sakit harus mempunyai kemampuan pelayanan sekurang-kurangnya pelayanan medik umum, gawat darurat
Kelompok Standar Akreditasi Rumah Sakit Standar Akreditasi Rumah Sakit dikelompokkan menurut fungsi – fungsi penting yang umum dalam oranisasi perumahsakitan. Standar dikelompokkan menurut fungsi yang terkait dengan penyediaan pelayanan bagi pasien good clinical governance dan upaya menciptakan organisasi rumah sakit yang aman, efektif, dan dikelola dengan baik good corporate governance. Standar Akreditasi Rumah Sakit dikelompokkan sebagai berikut A Kelompok Manajemen Rumah Sakit terdiri atas 1 Tata Kelola Rumah Sakit TKRS, 2 Kualifikasi dan Pendidikan Staf KPS, 3 Manajemen Fasilitas dan Keselamatan MFK, 4 Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien PMKP, 5 Manajemen Rekam Medik dan Informasi Kesehatan MRMIK, 6 Pencegahan dan Pengendalian Infeksi PPI, dan 7 Pendidikan dalam Pelayanan Kesehatan PPK. B Kelompok Pelayanan Berfokus pada Pasien terdiri atas 8 Akses dan Kontinuitas Pelayanan AKP, 9 Hak Pasien dan Keterlibatan Keluarga HPK, 10 Pengkajian Pasien PP, 11 Pelayanan dan Asuhan Pasien PAP, 12 Pelayanan Anestesi dan Bedah PAB, 13 Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat PKPO, 14 Komunikasi dan Edukasi KE. C Kelompok Sasaran Keselamatan Pasien SKP. 5 D Kelompok Program Nasional PROGNAS. 15 KMK No. 1128 Tahun 2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit , Download Disini ! KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG STANDAR AKREDITASI RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, … MEMUTUSKAN Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR AKREDITASI RUMAH SAKIT. KESATU Menetapkan standar akreditasi rumah sakit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. KEDUA Standar akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit dalam menyelenggarakan akreditasi rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KETIGA Standar akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas standar yang dikelompokkan ke dalam kelompok manajemen rumah sakit; kelompok pelayanan berfokus pada pasien; kelompok sasaran keselamatan pasien; dan kelompok program nasional. KEEMPAT Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar akreditasi rumah sakit berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KELIMA Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 13 April 2022 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BUDI G. SADIKIN 44,311 total views, 46 views today
PermenkesNomor 45 Tahun 2019.Pdf. Etika rumah sakit dalam standar akreditasi rumah sakit di indonesia, 2022 may 11, 2022 analisis investasi dan manajemen resiko dalam pengembangan rumah sakit may 10, 2022; Pedoman organisasi rumah sakit diatur dengan peraturan presiden. Rumah sakit pemerintah sebagai sebuah organisasi :
Keputusan Menteri Kesehatan atau KEPMENKES - KMK Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan KEPMENKES-KMK Nomor Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit. Keputusan Menteri Kesehatan KEPMENKES-KMK Nomor Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit, diterbitkan dengan pertimbangan a bahwa dalam rangka upaya pen ingkatan mutu pelayanan rumah sakit dan keselamatan pasien sehingga tercapai tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik, serta sebagai pelaksanaan program pembangunan kesehatan nasional, perlu dilakukan akreditasi sesuai dengan standar akreditasi; b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit. Sahabat tujuan diterbitkan Keputusan Menteri Kesehatan KEPMENKES-KMK Nomor Tentang Standar Akreditasi Rumah adalah 1 Untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. 2 Menjadi acuan bagi lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit dan rumah sakit dalam penyelenggaraan akreditasi rumah sakit. 3 Menjadi acuan bagi Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan daerah provinsi, dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dalam pembinaan dan evaluasi mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dalam memberikan pelayanan, rumah sakit harus memperhatikan mutu dan keselamatan pasien. Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan yang memiliki karakter aman, tepat waktu, efisien, efektif, berorientasi pada pasien, adil dan terintegrasi. Pemenuhan mutu pelayanan di rumah sakit dilakukan dengan dua cara yaitu peningkatan mutu secara internal dan peningkatan mutu secara eksternal. Peningkatan Mutu Internal Internal Conti nous Quality Improvement yaitu rumah sakit melakukan upaya peningkatan mutu secara berkala antara lain penetapan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi indikator mutu serta pelaporan insiden keselama tan pasien. Peningkatan mutu secara internal ini menjadi ha l terpenting bagi rumah sakit untuk menjamin mutu pelayanan. Peningkatan Mutu Eksternal External Continous Quality Improvement merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit secara keseluruhan. Beberapa kegiatan yang termasuk peningkatan mutu eksternal adalah perizinan, sertifikasi, dan akreditasi. Rumah sakit melakukan peningkatan mutu internal dan eksternal secara berkesinambungan continuous quality improvement. Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit setelah dilakukan penilaian bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi yang disetujui oleh Pemerintah. Pada bulan Desember 2021 Kementerian Kesehatan mencatat rumah sakit telah teregistrasi. Sebanyak atau 78,8% rumah sakit telah terakred i tasi dan 638 rumah sakit atau 21,2% belum terakreditasi. Upaya percepatan akreditasi rumah sakit mengalami beberapa kendala antara lain adanya isu atau keluhan terkait lembaga penilai akreditasi yang juga melakukan workshop atau bimbingan, penilaian akred itasi dianggap mahal, masih kurangnya peran pemerintah daerah dan pemilik rumah sakit dalam pemenuhan syarat akreditasi, akuntabilitas lembaga, dan lain-lain. Pemerintah mengharapkan pada tahun 2024 seluruh rumah sakit di Indonesia telah terakreditasi ses uai dengan target RPJMN tahun 2020 - 2024. Dalam upaya meningkatkan cakupan akreditasi rumah sakit, Pemerintah mendorong terbentuknya lembaga-lembaga independen penyelenggara akreditasi serta trans formasi sistem akreditasi rumah sakit. Sejalan dengan terbentuknya lembaga -lembaga independen penyelenggara akreditasi maka perlu ditetapkan standar akreditasi rumah sakit yang akan dipergunakan oleh seluruh lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit dalam melaksanakan penilaian akreditasi. Proses penyusunan standar akreditasi rumah sakit diawali dengan pembentukan tim yang melakukan sandingan dan benchmarking standar akreditasi dengan menggunakan referensi Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit, Joint Commission International Standards for Hospital edisi 7, regulasi perumahsakitan serta panduan prinsip - prinsip standar akreditasi edisi 5 yang dikeluarkan oleh The International Society for Quality in Heal th Care ISQua. Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan melibatkan perwakilan dari lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit, organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, rumah sakit dan akademisi. Selanjutnya hasil diskusi tersebut dibahas lebih lanjut oleh panelis penyusunan standar akreditasi rumah sakit dengan mendapat masukan secara tertulis dari lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit. Penyusunan standar akreditasi rumah sakit mempertimbangkan penyederhanaan standar akreditasi agar lebih mudah dipahami dan dapat dilaksanakan oleh rumah sakit. Diktum KESATU Kepmenkes Nomor Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit, menyatakan Menetapkan standar akreditasi rumah sakit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini . Diktum KEDUA Keputusan Menteri Kesehatan KEPMENKES-KMK Nomor Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit menyatakan Standar akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit dalam menyelenggarakan akreditasi rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KETIGA KMK Nomor Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit menyatakan Standar akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas standar yang dikelompokkan ke dalam a kelompok manajemen rumah sakit; b kelompok pelayanan berfokus pada pasien; c kelompok sasaran keselamatan pasien; dan d kelompok program nasional. Diktum KEEMPAT Keputusan Menteri Kesehatan KEPMENKES-KMK Nomor Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit menyatakan Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar akreditasi rumah sakit berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dinyatakan dalam Kepmenkes Nomor Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit, bahwa Ruang Lingkup Standar Akreditasi Rumah Sakit, meliputi 1 Penyelenggaraan akreditasi rumah sakit yaitu persiapan, pelaksanaan penilaian akreditasi, dan pasca akreditasi. 2 Standar akreditasi rumah sakit meliputi gambaran umum, maksud dan tujuan, serta elemen penilaian pada setiap kelompok standar akreditasi rumah sakit. Standar Akreditasi Rumah Sakit dikelompokkan menurut fungsi -fungsi penting yang umum dalam organisasi perumahsakitan. Standar dikelompokkan menurut fungsi yang terkait dengan penyediaan pelayanan bagi pasien good clinical governance dan upaya menciptakan organisasi rumah sakit yang aman, efektif, dan dikelola dengan baik good corporate governance. Standar Akreditasi Rumah Sakit dikelompokkan sebagai berikut 1. Kelompok Manajemen Rumah Sakit terdiri atas Tata Kelola Rumah Sakit TKRS, Kualifikasi dan Pendidikan Staf KPS, Manajemen Fasilitas dan Keselamatan MFK, Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien PMKP, Manajemen Rekam Medik dan Informasi Kesehatan MRMIK, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi PPI, dan Pendidikan dalam Pelayanan Kesehatan PPK. 2. Kelompok Pelayanan Berfokus pada Pasien terdiri atas Akses dan Kontinuitas Pelayanan AKP, Hak Pasien dan Keluarga HPK, Pengkajian Pasien PP, Pelayanan dan Asuhan Pasien PAP, Pelayanan Anestesi dan Bedah PAB, Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat PKPO, dan Komunikasi dan Edukasi KE. 3. Kelompok Sasaran Keselamatan Pasien SKP. 4. Kelompok Program Nasional PROGNAS. Selengkapnya silahkan download dan baca Keputusan Menteri Kesehatan KEPMENKES-KMK Nomor Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit. LINK DOWNLOAD DISINI Baca Juga! Keputusan Menteri Kesehatan KEPMENKES Nomor Tentang Tarif Survei Akreditasi Rumah Sakit DISINI Demikian informasi tentang Keputusan Menteri Kesehatan KEPMENKES-KMK Nomor Tentang Standar Akreditasi Rumah. Semoga ada manfaatnya. = Baca Juga =
danhuruf b perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (L.embaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor Akreditasi Rumah Sakit adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh Pemerintah pada
. 238 113 360 24 405 376 301 465
permenkes tentang akreditasi rumah sakit
